Bangkok, Jumat 12 Desember 2025- Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul secara mengejutkan mengumumkan pembubaran parlemen (DPR) dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, seperti dalam unggahannya di Facebook pada Kamis (11/12) malam

Juru bicara pemerintah, Siripon Angkasakulkiat, mengatakan pada Reuters hari ini, bahwa keputusan tersebut menyusul adanya perselisihan dengan partai oposisi terbesar di Parlemen, People’s Party (partai rakyat). “Ini terjadi karena kami tidak dapat melanjutkan di Parlemen.”

Tak lama kemudian, Royal Gazette pada hari Jumat (12/12) mengumumkan jika Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan dekrit pembubaran parlemen yang berjumlah 500 orang itu

Hal tersebut membuka jalan bagi Thailand untuk menggelar pemilu lebih awal, yang menurut aturan wajib diadakan antara 45-60 hari setelah parlemen dibubarkan

Ketegangan politik dalam negeri Thailand terjadi di tengah konflik perbatasan Thailand dengan Kamboja yang menewaskan setidaknya 20 orang dan 200 lainnya luka-luka

Berbicara dengan media pada Rabu (10/12), Anutin mengungkap jika pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan

Anutin masih harus menghadapi tekanan global untuk segera mengakhiri perang dengan Kamboja. Presiden AS Donald Trump bahkan telah mengumumkan niatnya untuk memanfaatkan kesepakatan dagang guna menekan Thailand dan Kamboja agar segera mengakhiri konflik perbatasannya