Seoul, Jumat 26 Desember 2025- emerintah Korea Selatan secara resmi mengumumkan rencana untuk menghentikan praktik adopsi luar negeri pada tahun 2029 sebagai bagian dari perombakan besar-besaran sistem perlindungan anak.

Melalui Rencana Dasar Ketiga untuk Kebijakan Anak yang disetujui pada Jumat (26/1), pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab adopsi dari lembaga swasta dan menjadikannya di bawah kendali penuh negara

Agenda ini menjadi prioritas utama Presiden Lee Jae Myung yang berkomitmen menghapus label “pengekspor anak” yang selama ini melekat pada Korea Selatan, sekaligus memastikan bahwa negara bertanggung jawab penuh atas masa depan anak-anak yang membutuhkan perlindungan

Dalam sistem baru ini, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan akan bertindak sebagai otoritas pusat yang mengawasi seluruh proses, mulai dari penempatan hingga pemantauan pasca-adopsi

Adopsi luar negeri nantinya hanya akan diizinkan dalam kasus yang sangat luar biasa melalui koordinasi antar pemerintah, sejalan dengan ratifikasi Konvensi Den Haag tentang Adopsi Antarnegara

Selain itu, pemerintah juga merombak sistem keluarga asuh menjadi kategori keluarga formal yang memiliki kewenangan hukum tetap, serta memperketat pengawasan terhadap fasilitas penitipan anak dan rumah pengasuhan guna mencegah kasus penganiayaan

Tak hanya soal adopsi, kebijakan ini juga mencakup perluasan dukungan sosial seperti tunjangan anak hingga usia 13 tahun pada tahun 2030, pemberian izin tinggal sementara bagi anak migran tanpa dokumen untuk akses pendidikan, serta penyediaan layanan penitipan anak komunitas semalaman

Wakil Menteri Kesehatan, Lee Seu-ran, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk membangun sistem di mana anak-anak diakui sebagai pemegang hak yang sah dan negara memikul tanggung jawab utama atas perlindungan mereka

Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur sosial Korea Selatan dalam menghadapi tantangan demografi dan perlindungan hak asasi manusia di masa depan

sumber: The Korea Herald